Tentang Kami

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) merupakan program yang membantu negara-negara berkembang dalam upaya memitigasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan serapan karbon, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari. Pembentukan FCPF diumumkan pada konferensi CoP 13 di Bali pada Desember 2007 dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2008.

Kegiatan awal FCPF berkaitan dengan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas pelaksanaan REDD+ di negara-negara anggota IBRD dan IDA di kawasan tropis seluruh Afrika, Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia serta Asia Selatan. Secara spesifik, FCPF membantu negara-negara dalam menyusun skenario acuan nasional mereka untuk emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, mengadopsi dan menyempurnakan strategi nasional untuk menghentikan deforesatasi dan degradasi hutan serta merancang sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi nasional untuk REDD. Kegiatan-kegiatan ini disebut “ Kesiapan REDD+” (REDD+ Readiness) dan didukung sebagian oleh Dana Kesiapan FCPF (FCPF Readines Fund).

Tiga puluh tujuh negara dari Asia, Amerika Latin dan Tengah, dan Afrika telah dipilih sebagai negara peserta REDD+ dalam mekanisme kesiapan FCPF, berdasarkan catatan gagasan rencana kesiapan yang ditinjau oleh Komite Peserta dan tinjauan independen oleh suatu panel penasihat teknis.

FCPF di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mendapatkan pendanaan FCPF. Pendanaan FCPF bertujuan untuk meningkatkan kepasitas dalam menyiapkan kerangka infrastruktur untuk implementasi REDD+. Dukungan FCPF mencakup ruang lingkup nasional dengan kegiatan penelitian dan fasilitasi kapasitas di daerah-daerah. Unsur kegiatan kesiapan yang meliputi unsur informasi penelitian, peningkatan kapasitas, dan pengembangan koordinasi akan mendukung kerangka REDD+ nasional yang akan datang.

Program yang dilaksanakan pada skala sub nasional konsisten dengan strategis nasional yang ada, referensi tingkat emisi dan sistem MRV dan disertai dengan langkah-langkah untuk menilai dan meminimalkan resioko kebocoran. Data berbasis lapangan dan kesiapan di daerah merupakan komponen penting dari kesiapan nasional oleh karena itu FCPF akan memberikan kontribusi pendanaan untuk kegiatan kajian dan pengukuran di beberapa propinsi dengan tingkat kerjasama yang terbatas. Propinssi tersebut adalah Propinsi Jawa Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dan Propinsi Maluku. Sedangkan Propinsi Papua Barat, Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan dipertimbangkan sebagai Provinsi contoh.

Total hibah luar negeri FCPF yang diterima Indonesia adalah US$ 3.600.000. Dana tersebut dimasukkan dalam DIPA dua institusi Kementerian Kehutanan yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan (termasuk alokasi yang dilaksanakan oleh Dewan Kehutanan Nasional/DKN) dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (PUSTANLING).