Program Steering Committee Meeting FCPF 2016

P3SEKPI (Jakarta, 28/11/2016)_Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) memfasilitasi pertemuan Program Steering Committee (PSC) Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Hotel Santika, Jakarta, tanggal 28 November 2016. Pertemuan tersebut dilaksanakan sekali dalam setahun untuk me-review kegiatan, memberikan arahan dan rekomendasi untuk kelancaran kegiatan ke depan.

Adapun anggota PSC terdiri atas Ketua (Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan), Wakil Ketua (Kepala Badan Litbang Kementerian Kehutanan), Sekretaris (Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim, Sosial Ekonomi dan Kebijakan dan Kepala Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan), serta para anggota terdiri dari para pejabat instansi yang terlibat dalam REDD+ Readiness Preparation diantaranya Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Dewan Kehutanan Nasional.

Kepala Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Dr. Bambang Supriyanto membuka acara sekaligus memimpin rapat. “Ada dua alasan diadakannya meeting ini. Pertama, FCPF remaining fund akan berakhir tanggal 30 November 2016. Oleh karena itu, ada kewajiban Executing Agency (BLI c.q P3SEKPI) untuk memberikan laporan progress kegiatan kepada Program Steering Committee dimana laporan ini dibagi menjadi dua, yaitu laporan dari P3SEKPI dan laporan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI). Kedua, FCPF memberikan dukungan kuat (strong support) untuk the first demonstration activities (DA) karbon berbayar di Indonesia, di tingkat sub nasional (Kalimantan Timur)”, kata Dr. Bambang Supriyanto sekaligus membuka acara.

Dr. Bambang Supriyanto juga menyampaikan bahwa additional fund pada prinsipnya bukan new agreement tetapi amandemen dari FCPF periode awal (2013-2016) dengan dana 3,6 juta USD menjadi 8,6 juta USD (periode 2016-2019). Dr. Bambang Supriyanto juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di tingkat lokal. “Perlu technical assistance provider (local based) dengan standar kriteria internasional untuk menterjemahkan Emission Reduction Program Document (ERPD) ke tingkat tapak/lapangan, sehingga peningkatan kapasitas di tingkat lokal menjadi penting”.

Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi laporan progress yang disampaikan oleh Dr. Niken Sakuntaladewi (P3SEKPI) dan Ir. Emma Rachmawaty, M.Sc (Ditjen PPI). Pada presentasinya Dr. Niken Sakuntaladewi menyampaikan bahwa total prosentase dana yang  terserap sekitar 70-85% (95% oleh P3SEKPI dan 65,4% oleh Ditjen PPI).  Selanjutnya Dr. Niken juga menyampaikan beberapa topik yang perlu dibahas dalam pertemuan, antara lain perlunya me-review anggota PSC mengingat perubahan struktur organisasi KLHK dan status keanggotaan Dewan Kehutanan Nasional dan Dewan Daerah Perubahan Iklim, prioritas penganggaran supaya awal tahun 2017 kegiatan dapat segera dilaksanakan, serta pembahasan Letter of Intent.  Selain itu, Ir. Emma Rachmawaty, M.Sc juga menyampaikan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kebijakan REDD+ dan program pembangunan berbasis lahan.

Sebagai penutup, PSC meeting menghasilkan beberapa point penting terkait review dan rencana ke depan kegiatan additional fund. Pertama, perlu membedakan dengan tegas apa saja kegiatan yang masih diperlukan di tingkat nasional maupun di tingkat sub nasional, serta klarifikasi terkait filling the gap yang masih ada (MRV, FREL, Safeguards, Benefit Sharing, dsb). Kedua, penghilangan Dewan Kehutanan Nasional tidak bisa diakomodir karena ada bentuk pertanggungjawaban eligible fund yang sudah didistribusikan. Ketiga, hasil-hasil penelitian oleh Badan Litbang dan Inovasi sebagai Executing Agency diharapkan dapat diterapkan dan diaplikasikan untuk membantu proses pembentukan kelembagaan di Kalimantan Timur. ***

Leave a Reply